JELAJAH DESA

Tuesday, 2 June 2020 - 22:30 WIB

5 months yang lalu

logo

Kepala Desa Sapta Mulia, Bagyo Santoso. Foto: manto

Kepala Desa Sapta Mulia, Bagyo Santoso. Foto: manto

Terkait Pencoretan Penerima Bantuan Terdampak Covid19, Ini Kata Kades Sapta Mulia

TRENDJAMBINEWS.CO.ID, TEBO – Pencoretan sejumlah nama dari daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) Dana Covid19 melalui Dinas Sosial kepada penduduk yang terdampak di Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang menuai protes membuat Kepala Desa Sapta Mulia angkat bicara.

Bagyo Santoso selaku Kepala Desa mengakui adanya sejumlah daftar penerima bantuan yang terdampak Covid19 dicoret karena berdasarkan hasil verifikasi ulang. Dari hasil verifikasi itu, dijumpai nama-nama yang tidak layak sebagai penerima bantuan. “Kita mencoret KPM tersebut karena dianggap tidak layak,” tuturnya kepada reporter trendjambinews.co.id, Selasa (02/06/2020) di Kantornya.

Menurut dia syarat-syarat KPM yang layak menerima bantuan sosial itu targetnya adalah keluarga yang tidak mampu, bukan PNS dan perangkat desa. Selain dari tiga syarat itu masyarakat bisa memperoleh bantuan sosial tersebut. “Jadi pencoretan daftar penerima bantuan itu sudah sesuai dengan hasil tim verifikasi yaitu yang dilakukan oleh Kepala Dusun di wilayah Desa Sapta Mulia,” ungkapnya.

Diberitahukannya ada sekitar 420 jiwa warganya yang tidak mampu tersebar di beberapa dusun di wilayahnya sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah menerima bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Sejahtera (Rastra), Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan BLT Penerima Bantuan Iuran (BPI). “Terkait dana penyaluran untuk KPM yang terdampak Covid19 ini penerimanya adalah Non DTKS, jadi keluarga penerima yang masuk DTKS tidak dapat,” terangnya.

Ketika disoal tim verifikasi yang hanya melibatkan Kepala Dusun (Kadus), Bagyo mengatakan tetap mengacu pada laporan dari Kadus. Padahal menurut Surat Pemberitahuan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, jika bagi KPM yang tidak layak menerima ketika memverifikasi kembali harus melibatkan Pemerintah Desa dan Dinas Sosial P2PA Kabupaten Tebo. (min/manto)

Artikel ini telah dibaca 535 kali

Baca Lainnya